Isu Papua merdeka terus dikembangkan kelompok separatis Papua. baik di dalam maupun di luar negeri, dibuat seolah-olah papua tidak aman dengan adanya konflik serta kasus” penembakan yang di lakukan oleh separatis,kalau di bandingankan dengan pulau jawa frekwensi kasus-kasus penembakan lebih banyak dari pada pupua.Berlarut-larutnya masalah separatisme di Papua diduga ada campur tangan pihak asing.
Dugaan ada pihak asing yang mendukung separatis Papua perlu dicermati dan diwaspadai. Sebab, sesungguhnya ada permainan dan kepentingan tertentu di balik aktivitas kegiatan pihak LSM asing yang dapat merugikan pemerintah RI. Seperti: dengan melakukan kegiatan berkedok jurnalistik, penelitian, medis, keagamaan, atau aktivitas kemanusiaan lainnya.
Sedangkan tokoh pendirinya OPM sendiri yakni Nicolaas Jouwe mengatakan:Mustahilnya Papua menjadi merdeka atau sia-sianya pergerakan OPM,Pulau Papua murni milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak mungkin merdeka.
“Saya dan teman-teman sudah ke PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Tapi, mereka bilang kamu tidak mungkin merdeka. Kamu orang Indonesia. Kamu sudah merdeka 17 Agustus 1945. Jadi, merdeka apa lagi yang kamu cari. Itu jawaban dari PBB,”
15 Agustus 1962 Indonesia-Belanda menandatangani New York Agreement yang difasilitasi PBB. Sesuai persetujuan New York itu, Belanda menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada PBB. Untuk maksud itu, dibentuklah Badan Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA).
Pengambil-alihan pemerintahan di Irian barat oleh UNTEA ini tercatat dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1752 tanggal 21 September 1962. Maka tanggal 1 Oktober 1962 secara resmi berlangsung penyerahan kekuasaan dari Pemerintahan Belanda kepada UNTEA dibawah pimpinan Administrator Jose Rolz Bennet yang tidak lama kemudian diganti oleh Dr. Djalal Abdoh. Tanggal 31 Desember 1962 bendera Belanda diturunkan dari wilayah Papua Barat dan sebagai gantinya dikibarkanlah bendera Indonesia berdampingan dengan bendera PBB (UNTEA).
Februari 1963 Sekretaris Jenderal PBB ke Jakarta dan Jayapura untuk memperjelas bahwa PBB akan menjamin kelancaran proses alih kekuasaan dari UNTEA kepada Pemerintah Indonesia. Maret 1963 praktis hampir semua jabatan dalam pemerintahan UNTEA telah berada ditangan bangsa Indonesia.
4 Mei 1963, Bung Karno tiba di Papua. Dan di Kota Baru yang sebelumnya bernama Hollandia, ibukota Nederland Nieuw Guinea (sekarang Jayapura) suara Bung Karno membahana ke seluruh Tanah Papua :
“…Dan apa yang dinamakan tanah air Indonesia? Yang dinamakna tanah air Indonesia ialah segenap wilayah yang dulu dijajah oleh pihak Belanda, yang dulu dinamakan Hindia Belanda, yang dulu dinamakan Nederlands Indië. Itulah wilayah Republik Indonesia. Dengarkan benar kataku, itulah wilayah Republik Indonesia. Itu berarti bahwa sejak 17 Agustus 1945 Irian Barat telah masuk di dalam wilayah Republik Indonesia. Apa yang belum terjadi? Karena penjajah Belanda di Irian Barat sesudah proklamasi itu masih berjalan terus, maka Irian Barat belum kembali termasuk di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Sehingga kita punya perjuangan yang lalu ialah Saudara-Saudara perhatikan benar-benar, bukan memasukan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kesalahan ini masih kadang-kadang dibuat. Orang masih berkata, berjuang memasukan Irian Barat kembali ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Tidak!
Irian Barat sejak 17 Agustus 1945 sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Orang kadang-kadang berkata, memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Ibu Pertiwi. Salah! Tidak! Irian Barat sejak daripada dulu sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia…”
satu hal yang pasti bahwa wilayah kedaulatan NKRI, mulai dari Sabang sampai Merauke adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan, bahkan dari dulu hingga sekarang. Sekaligus sejarah juga telah mencatatnya bahwa ide-ide tentang Papua Merdeka adalah sesuatu hal yang tidak akan mungkin terjadi dan terwujudkan.
Pemerintah yang memberikan jaminan atas hal tersebut.
