PALEMBANG, KOMPAS.com - "Selamat siang, ada yang bisa dibantu?" sapa seorang polisi wanita kepada Andi (24), warga yang mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kota Palembang, pada Rabu (2/3/2016) siang.
"Mau bikin SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), Mbak," jawab Andi.
Sang polwan pun memandu Andi untuk menuju ke sebuah meja. Ia diminta menyerahkan syarat-syarat pembuatan SKCK oleh seorang petugas pria, antara lain salinan akta kelahiran, salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), salinan kartu keluarga (KK), surat pengantar kelurahan dan pas foto.
Petugas lalu mempersilakan Andi mengisi selembar formulir SKCK.
Setelah diisi, formulir dikembalikan kepada petugas. Andi pun diminta menunggu di deretan kursi, tak jauh dari meja itu.
Petugas SPKT itu langsung memproses permintaan Andi. Setelah itu, ia memanggil Andi untuk melengkapi beberapa dokumen yang belum ada salinannya.
Andi hanya butuh menunggu selama 25 menit selama proses penerbitan SKCK.
Dalam satu hari, lebih dari 100 orang datang ke SPKT yang terletak persis di samping Polres Kota Palembang itu.
Pelayanan publik terbaik
Terdapat tiga pelayanan di dalam satu ruangan berukuran sekitar 25x15 meter itu, yakni pembuatan SKCK, perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), dan pengambilan sidik jari.
Pelayanan itu dimulai pukul 07.00 WIB hingga 16.00 WIB.
"Seluruhnya itu hanya membutuhkan waktu 15 menit dan dijamin tidak ada pungutan liar. Makanya tahun 2015 lalu, Kapolri memberi penghargaan sebagai Polres dengan pelayanan publik terbaik," ujar Wakil Kepala Polres Kota Palembang AKBP Iskandar Sutisna, kepada Kompas.com, di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (2/3/2016).
Sementara, dalam proses SKCK yang diajukan Andi membutuhkan waktu lebih dari 15 menit, menurut Iskandar, karena berkas yang tidak lengkap.
"Ya kalau ada yang tidak lengkap, ya pasti diminta lengkapi dulu. Ada juga yang setelah kasih formulir, dia makan dulu, ke mana dulu, itu pasti lama. Tapi kalau lurus, hanya 15 menit," ujar dia.
Tidak hanya dari pimpinan Polri, predikat pelayanan prima tersebut juga disematkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kecepatan pelayanan itu didukung oleh tiga hal, yaitu personel yang cakap, sistem yang memadai, dan kelengkapan fasilitas.
Sistem yang sudah berjalan sejak 2013 itu terus disempurnakan. Pembangunan SPKT berikut sistemnya, bukan perkara mudah.
Pimpinan dihadapkan pada sumber daya manusia yang kurang memiliki mental melayani serta kendala bangunan.
Setidaknya, SPKT butuh waktu setahun untuk sampai kepada cepatnya pelayanan.
"Perlahan-lahan, dengan komitmen dan dorongan pimpinan, sistem ini berjalan dan bertahan sampai sekarang. Saya kira di Indonesia, Polresnya sudah harus seperti ini," ujar Iskandar.
Tiga C "hantui" Palembang
Tidak hanya pada bidang pelayanan administrasi, Polres Kota Palembang yang diberi predikat prima, pelayanan pengaduan masyarakat tentang tindak pidana pun boleh diacungi jempol.
Laporan yang paling dominan yakni Tiga C yaitu Curas (pencurian dengan kekerasan), Curat (pencurian dengan pemberatan), dan Curanmor (pencurian kendaraan bermotor).
Dalam satu bulan, Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) menerima sekitar 500 laporan soal tiga C itu.
Dari laporan itu, tingkat keberhasilan pengungkapan kasus diklaim mencapai 60 hingga 65 persen.
Sistem kepung kota
Iskandar mengatakan, pihaknya terus menekan angka laporan itu. Caranya, dengan menggalakkan razia setiap malam.
Razia menyasar jalan yang biasa digunakan anak muda nongkrong. Sebab, mereka rata-rata menjadi korban tindak kejahatan.
Kedua, jajarannya membentuk tim piket di setiap Polsek yang bertugas berkeliling pada malam hari.
"Jadi khusus untuk laporan yang baru saja terjadi, tim di seluruh Polsek itu langsung menutup jalan akses keluar masuk kota. Itu kami namakan sistem kepung kota. Ini dibuat untuk mencegah pelaku melarikan diri keluar kota," ujar Iskandar.
Dua cara tersebut beberapa kali berhasil. Iskandar berharap sistem terpadu dan 'kepung kota' diterapkan juga di Polres lainnya, khususnya di Polres yang berbatasan langsung dengan Palembang.
Tujuannya, agar koordinasi lebih mudah dan berujung semakin primanya pelayanan kepada masyarakat.
SUMBER :
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/03/08560091/Mengintip.Polres.Terbaik.dalam.Pelayanan.Publik