Panitia Khusus Hak Angket Bank Century, Senin (8/2) kemarin mendengarkan pandangan awal dari masing-masing fraksi. Dari pandangan awal sejumlah fraksi di Pansus Hak Angket Century, hanya partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa yang menilai tidak ada pelanggaran dalam pengucuran dana talangan Century. Sedangkan tujuh fraksi lain menilai sebaliknya.
Hal itu, menurut Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian, hanya sebuah permainan politik yang memaksa fraksi-fraksi untuk memilih demi mempertahankan mentrinya di pemerintahan sekarang. "Bagi fraksi-fraksi yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan sekarang untuk tetap konsisten, mereka harus punya pilihan, tetap bertahan menjadi bagian dari koalisi atau merelakan partainya keluar dari kabinet. Sehingga mentri yang duduk di kabinet tidak direshuffle," katanya di Jakarta, Selasa (9/2) sore.
Kasus masalah Bank Century bagai tak ada ujung. Bahkan, kini koalisi pendukung pemerintah berpisah. Sebab hanya dua partai, yakni Partai Demokrat dan PKB yang setuju agar Century diselamatkan, tidak ada pelanggaran hukum dalam proses bailout atau talangan, dan meminta agar aliran dana Century diungkap.
Sedangkan anggota koalisi lain, yaitu Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan, memilih satu suara dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Artinya, ketiga partai itu berseberangan dengan Partai Demokrat dan PKB.
Dalam pandangan awalnya, ketujuh fraksi itu menilai Century ada indikasi pidana korupsi, kesalahan perbankan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hukum. Tidak hanya itu, Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diduga melakukan pelanggaran.
Untuk itu, sebaiknya masyarakat jangan berharap banyak pada Pansus. Sebab, bila ketujuh fraksi konsisten bahwa proses bailout itu menyalahi aturan, maka Boediono dan Sri Mulyani seharusnya tak lolos dari proses hukum. Lebih jauh jelang keputusan akhir nanti, niscaya lobi politik akan makin gencar dilakukan sehingga bisa membuat masyarakat kecewa dengan hasil kerja Pansus yang sudah menelan biaya sebesar Rp 2,4 miliar.
liputan6.com